InSorot. Anggota DPRD Kota Makassar, Hj. Irmawati Sila, SE., MM, kembali menyapa warga dalam agenda Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025–2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Bontoduri 3 No. 49 RT 004 RW 010, Kelurahan Pa’Baeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, pada Rabu (11/02/2026).
Reses tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah dan masyarakat, di antaranya Lurah Pa’Baeng-Baeng Ibar Darmadi, S.IP, Bhabinkamtibmas Brigpol Andi Ruil, Babinsa Koptu Ramli, Ketua RW 010 Suhardi Dg Nojeng, RW 007 Peltu Purn. Andi Safri Dg Gassing, RW 009 Megawati, SE, para ketua RT, Tokoh Masyarakat, serta warga setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan kuatnya sinergi antara legislatif, pemerintah, dan masyarakat dalam menyerap serta menindaklanjuti aspirasi publik.
Dalam dialog terbuka bersama warga, Legislator Fraksi Hanura yang juga baru saja dilantik sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kota Makassar ini menerima berbagai keluhan, mulai dari persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS), pendataan penerima bantuan sosial (bansos), hingga masalah drainase dan infrastruktur jalan. Warga juga menyoroti angka pengangguran di Kota Makassar yang dinilai masih menjadi persoalan utama.
Menanggapi hal tersebut, Irmawati Sila menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi warga. Ia menyatakan akan mendorong kolaborasi yang lebih intensif antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar guna menciptakan lapangan kerja serta menekan angka pengangguran. “Permasalahan ketenagakerjaan ini harus menjadi perhatian serius. Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan agar solusi yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.
Terkait persoalan banjir dan perbaikan jalan, Irmawati Sila memperkenalkan Aplikasi Lontara+ sebagai super apps layanan kota yang memudahkan masyarakat menyampaikan keluhan dan mengakses berbagai layanan pemerintahan secara digital. Ia berharap pemanfaatan teknologi ini dapat mempercepat respons pemerintah terhadap laporan warga.
Sementara itu, untuk persoalan bansos, Irmawati Sila menegaskan perlunya pendataan ulang secara menyeluruh. Ia berjanji akan melakukan cross check langsung ke Dinas Sosial agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi kesalahan distribusi. “Kami ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan,” tegasnya.
Sebagai Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar yang membidangi ekonomi dan keuangan, Irmawati Sila menekankan bahwa reses bukan sekadar ajang mendengar, melainkan menjadi wadah strategis bagi warga untuk menyampaikan langsung permasalahan yang mereka alami. Diharapkan, seluruh aspirasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara konkret demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang merata di Kota
Makassar.
