InSorot - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump kembali memicu kontroversi internasional setelah melontarkan gagasan yang mengejutkan publik dunia. Kali ini, Trump dikabarkan serius mempertimbangkan Venezuela untuk dijadikan negara bagian ke-51 Amerika Serikat, usai hubungan kedua negara memanas dalam beberapa bulan terakhir.
Situasi memanas bermula setelah pasukan Amerika Serikat menangkap mantan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dalam operasi di Ciracas, Venezuela, pada 3 Januari 2026. Penangkapan tersebut disebut menjadi momentum bagi pemerintahan Trump untuk memperluas pengaruhnya terhadap negara kaya minyak di Amerika Selatan itu.
Kontroversi semakin besar ketika Trump mengunggah pernyataan mengejutkan di platform Truth Social pada Maret 2026. Dalam unggahannya, ia menyinggung kemungkinan Venezuela menjadi bagian dari wilayah Amerika Serikat. Tidak berhenti sampai di sana, Trump bahkan kembali menegaskan kepada Fox News pada Senin (11/5) waktu setempat bahwa dirinya “serius” mempertimbangkan Venezuela sebagai negara bagian baru AS.
Trump disebut tertarik dengan potensi kekayaan sumber daya alam Venezuela, terutama cadangan minyaknya yang sangat besar. Bahkan dalam pernyataannya, ia menyebut Venezuela memiliki nilai cadangan minyak fantastis dan mengklaim rakyat Venezuela menyukai dirinya.
Namun, wacana tersebut langsung mendapat penolakan keras dari Presiden sementara Venezuela, Delcy RodrÃguez. Saat menghadiri sidang di Mahkamah Internasional, Den Haag, Rodriguez menegaskan bahwa rakyat Venezuela tidak akan pernah mempertimbangkan menjadi bagian dari Amerika Serikat.
Menurut Rodriguez, bangsa Venezuela memiliki semangat kemerdekaan yang kuat dan tetap menjunjung tinggi sejarah perjuangan negaranya. Ia menegaskan bahwa kedaulatan dan kemerdekaan Venezuela bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan.
Di tengah ketegangan tersebut, pemerintahan Rodriguez diketahui tetap membuka jalur kerja sama diplomatik dengan Washington. Sejak mengambil alih kekuasaan pasca jatuhnya Maduro, Rodriguez juga mulai melakukan sejumlah reformasi, termasuk membuka sektor minyak dan pertambangan Venezuela bagi perusahaan asing, khususnya dari Amerika Serikat.
Selain itu, Rodriguez turut mendorong kebijakan amnesti yang menyebabkan ratusan tahanan politik dibebaskan. Meski begitu, laporan menyebut masih ada ratusan tahanan lain yang berada di balik jeruji besi.
Pernyataan Trump terkait Venezuela sebagai negara bagian ke-51 AS kini menjadi sorotan dunia internasional. Banyak pihak menilai gagasan tersebut dapat memicu polemik geopolitik baru, terutama terkait isu kedaulatan negara dan kepentingan sumber daya energi global.
Situasi memanas bermula setelah pasukan Amerika Serikat menangkap mantan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, dalam operasi di Ciracas, Venezuela, pada 3 Januari 2026. Penangkapan tersebut disebut menjadi momentum bagi pemerintahan Trump untuk memperluas pengaruhnya terhadap negara kaya minyak di Amerika Selatan itu.
Kontroversi semakin besar ketika Trump mengunggah pernyataan mengejutkan di platform Truth Social pada Maret 2026. Dalam unggahannya, ia menyinggung kemungkinan Venezuela menjadi bagian dari wilayah Amerika Serikat. Tidak berhenti sampai di sana, Trump bahkan kembali menegaskan kepada Fox News pada Senin (11/5) waktu setempat bahwa dirinya “serius” mempertimbangkan Venezuela sebagai negara bagian baru AS.
Trump disebut tertarik dengan potensi kekayaan sumber daya alam Venezuela, terutama cadangan minyaknya yang sangat besar. Bahkan dalam pernyataannya, ia menyebut Venezuela memiliki nilai cadangan minyak fantastis dan mengklaim rakyat Venezuela menyukai dirinya.
Namun, wacana tersebut langsung mendapat penolakan keras dari Presiden sementara Venezuela, Delcy RodrÃguez. Saat menghadiri sidang di Mahkamah Internasional, Den Haag, Rodriguez menegaskan bahwa rakyat Venezuela tidak akan pernah mempertimbangkan menjadi bagian dari Amerika Serikat.
Menurut Rodriguez, bangsa Venezuela memiliki semangat kemerdekaan yang kuat dan tetap menjunjung tinggi sejarah perjuangan negaranya. Ia menegaskan bahwa kedaulatan dan kemerdekaan Venezuela bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan.
Di tengah ketegangan tersebut, pemerintahan Rodriguez diketahui tetap membuka jalur kerja sama diplomatik dengan Washington. Sejak mengambil alih kekuasaan pasca jatuhnya Maduro, Rodriguez juga mulai melakukan sejumlah reformasi, termasuk membuka sektor minyak dan pertambangan Venezuela bagi perusahaan asing, khususnya dari Amerika Serikat.
Selain itu, Rodriguez turut mendorong kebijakan amnesti yang menyebabkan ratusan tahanan politik dibebaskan. Meski begitu, laporan menyebut masih ada ratusan tahanan lain yang berada di balik jeruji besi.
Pernyataan Trump terkait Venezuela sebagai negara bagian ke-51 AS kini menjadi sorotan dunia internasional. Banyak pihak menilai gagasan tersebut dapat memicu polemik geopolitik baru, terutama terkait isu kedaulatan negara dan kepentingan sumber daya energi global.
