InSorot - Pemerintah kembali mengambil langkah tegas terhadap penerima bantuan sosial (bansos) yang terindikasi terlibat judi online. Menteri Sosial atau Gus Ipul mengungkapkan, lebih dari 11 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) resmi dicoret permanen dari daftar penerima bansos pada triwulan pertama tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 12 Mei 2026. Ia menjelaskan, selain 11 ribu penerima yang dicoret pada triwulan pertama, terdapat tambahan 75 KPM lagi yang dihapus dari daftar penerima bansos pada triwulan kedua karena diduga terlibat aktivitas judi online.
Meski melakukan pencoretan, Kementerian Sosial tetap membuka peluang evaluasi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Sejumlah penerima bansos diketahui kembali diaktifkan statusnya setelah melalui proses verifikasi lapangan atau ground check yang menunjukkan mereka masih layak menerima bantuan dari pemerintah.
Gus Ipul menyebut, angka penerima bansos yang dicoret tahun ini mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025 lalu, sekitar 600 ribu penerima bantuan sosial sempat dihapus dari daftar penerima manfaat karena terindikasi berkaitan dengan praktik judi online.
Dalam upaya memperketat penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran, Kementerian Sosial juga menggandeng atau PPATK untuk melakukan pemadanan data penerima bantuan sosial. Pemerintah bahkan berencana menyerahkan data terbaru hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS) kepada PPATK guna memastikan tidak ada penerima bansos yang terlibat aktivitas ilegal tersebut.
Menurut Gus Ipul, mayoritas penerima bansos yang terindikasi judi online berasal dari kelompok masyarakat desil 1 dan 2 atau kategori ekonomi paling rendah. Karena itu, pengawasan terus diperkuat melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan para pendamping sosial di berbagai wilayah Indonesia agar bantuan negara benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
